Fungsi Dewan Pendidikan yaitu supporting, advising, advocating, dan controlling. Akan tetapi, saat menjabat sebagai ketua Dewan Pendidikan DIY, pada empat tahun pertama kami sudah dihadapkan pada beberapa masalah seperti ujian akhir nasional, BHP yang menjadikan sekolah seperti korporat, serta masalah ranking di mana pada saat itu pemerintah hanya memperhatikan siswa juara Olimpiade atau siswa yang meraih ranking pertama. Siswa yang tidak memiliki ranking dianggap tidak berguna. Padahal menurut sosiolog hal ini dapat menjadi pemicu tindakan yang represif oleh siswa yang tidak memiliki ranking karena kurangnya perhatian.
Demikian dikatakan Prof. Dr. Wuryadi, MS, Ketua Dewan Pendidikan DIY, dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kebijakan Pendidikan Nasional di Ballroom Hotel UNY, Jumat, 21 Desember 2012. Lebih lanjut Prof. Dr. Wuryadi, MS mengungkapkan bahwa di Yogyakarta tugas Dewan Pendidikan diberi amanah untuk mengisi keistimewaan pendidikan di DIY.
“Di DIY pendidikan telah memiliki modal yaitu pendidikan ala Kraton dengan “Memayu Hayuning Bawono”, sifat ksatria yang dimiliki, pendidikan anti penjajahan yang diterapkan Muhammadiyah dan Tamansiswa, Pondok Pesantren serta pendidikan kampung,” kata Wuryadi. “Sejumlah modal ini telah banyak mencetak insan intelektual.”
Guru Besar Biologi FMIPA UNY tersebut juga mengingatkan akan pentingnya mengelola kekayaan alam di Indonesia karena banyak ahli di bidang pengelolaan sumber daya alam lulusan luar negeri yang bekerja di luar negeri karena tidak mendapat tempat berkarya di tanah air. Hal ini disebabkan sumber daya alam di Indonesia telah banyak yang dimiliki investor asing.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Humas, Promosi, dan Protokol UNY ini dilaksanakan dalam rangka mencermati hasil pikiran dalam kebijakan pendidikan selama tahun 2012. Acara ini dihadiri oleh jajaran rektorat, para dekan dan wakil dekan, kepala lembaga di lingkungan UNY, serta para wartawan media cetak dan televisi.
Pembicara lain dalam refleksi akhir tahun ini adalah Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum (Fakultas Ilmu Pendidikan UNY) yang menyebutkan bahwa pendidikan karakter telah dikumandangkan Presiden RI pertama Bung Karno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi pada tahun 1964 sekaligus diucapkan kembali pada pidato kenegaraan 17 Agustus 1966 berjudul “National and Character Building”. Sementara Drs. Octo Lampito, M.Pd (Pemred SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta) memaparkan media yang berperan mempertemukan informasi publik dan memperkuat posisi tawar publik. Pada tahun 2012 media banyak menyorot tentang kurikulum 2013, UU Perguruan Tinggi, dan sertifikasi guru.