Ruhut Poltak Sitompul, S.H., dan Martin Hutabarat, dua anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, mengajak sekitar 300 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta untuk diskusikan penting atau tidaknya haluan negara bagi Indonesia. Diskusi tersebut diadakan dalam rangka MPR Goes to Campus. Dengan judul “Diskusi Kebangsaan: Bentuk Hukum dan Konsekuensi GBHN”, acara diskusi kali ini juga mengundang narasumber lain, yakni civitas akademika UNY, yaitu Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A. selaku Rektor UNY, Dr. Suharno, M.Si. dan Cholisin, M.Si. selaku dosen Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNY.
Berlokasi di Auditorium UNY, acara Diskusi Kebangsaan dilaksanakan Senin (11/4), dari pukul 13.00 – 16.00. Acara dibagi ke dalam 5 sesi, yang masing – masing berlangsung selama 20 menit. Sesi pertama adalah Penggalian Informasi oleh pewawancara kepada narasumber pertama hingga ketiga, kemudian dilanjutkan dengan Sesi 2, yakni Tanggapan Narasumber dari MPR.
Prof. Dr. Rochmat Wahab mengutarakan, “Ada diskontinuitas dalam pembangunan di Indonesia usai periode kepemimpinan Presiden. Untuk itu, kita memerlukan haluan negara sebagai pedoman.” Ruhut Sitompul, S.H, pengacara kondang dengan julukan “Si Poltak Raja Minyak dari Medan” ini turut menimpali, “Tidak semua produk Orde Baru itu buruk. GBHN itu produk Orde Baru, yang sudah dihapus, padahal sangat penting.
Selepas sesi ke 2, peserta diskusi dihibur sejenak oleh penampilan Stand Up Comedy Komika UNY, yaitu oleh Arba, mahasiswa Psikologi UNY yang berasal dari Kalimantan. Penampilan Arba dalam melontarkan guyonan segar membuat suasana diskusi tersebut lebih cair.
Pada sesi selanjutnya, pengunjung diperkenankan mengajukan pertanyaan. Kartika, mahasiswa FIP UNY menanyakan terkait penghapusan GBHN di masa lalu. Martin Hutabarat, anggota MPR dari Fraksi Gerindra, menjawab “Dulu Presiden tidak dipilih rakyat, tapi oleh MPR. Kini, Presiden tidak dipilih MPR, dan MPR bukan lembaga negara tertinggi. Jadi, GBHN tidak digunakan.” Terakhir, Martin berpesan pentingnya peran dan partisipasi semua pihak, termasuk Perguruan Tinggi , dalam merumuskan GBHN demi kepentingan bersama.
Tak hanya melibatkan MPR dan UNY, diskusi tersebut juga menggandeng Jogja TV selaku media partner. Diskusi tersebut direncanakan akan tayang di Jogja TV pada 16 April 2016 pukul 20.00 WIB. (Wulan)
