Tingginya hasil belajar siswa sebagai ukuran kualitas sekolah telah menjadikan siswa sebagai objek dalam proses belajar mengajar. Siswa dibiasakan berinteraksi dengan guru dalam sikap yang kurang fleksibel, kurang terbuka, dan kurang toleran. Interaksi antara guru dan siswa pada satu sisi menunjukkan adanya sikap pemaksaan dari guru kepada siswa. Siswa cenderung mempertahankan proses indoktrinisasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Lingkungan sekolah bersikukuh memfasilitasi kebiasaan bahwa siswa harus mendengar guru, tanpa ada ruang bagi siswa memberikan argumen yang berbeda dari sudut pandang guru. Hal di atas menunjukkaan bahwa sekolah telah melakukan demokrasi yang menyimpang sebab warga sekolah belum berani melakukan sikap koordinasi dan komunikasi yang bertumpu pada pengakuan atas kapasitas manusia sebagai makhluk sosial.
“Gambaran di atas cukup menunjukkan bahwa proses pendidikan di sekolah belum berani memberi peluang terjadinya interaksi demokratis, seperti partisipasi aktif, menghargai perbedaaan, kemandirian, tanggung jawab, dan kebebeasan, ” papar Herly Janet Lesilolo pada ujian terbuka Program Doktor Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana UNY, Sabtu (5/9/2015).
Herly pada disertasinya yang berjudul “Perbaikan Kualitas Sekolah Mengacu Pada Kualitas Proses Kultur Demokrasi di Sekolah (Study Multikasus di SMA Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Kolese De Britto Yogyakarta)” menilai, kedua sekolah tersebut termasuk lembaga pendidikan yang memperbaiki kualitas proses dalam kultur demokratis.
SMA Kolese De Britto mengembangkan demokrasi dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Di sini siswa dididik menjadi manusia yang bebas, yaitu mampu mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan hati nurani yang benar, tidak terbelenggu oleh gengsi, materi, dan kecenderungan untuk ikut-ikutan saja.
Sementara SMA 1 Yogyakarta menggulirkan demokrasi sebagai kebebasan yang terikat dengan norma kesopanan. Hal ini menjadikan kekuatan pendorong untuk menghasilkan manusia yang berprestasi, berkarakter, dan berakhlak.
“Meskipun kedua sekolah telah mengembangkan kultur demokrasi, namun masih masih terdapat praktik penyimpangan kultur demokratis dalam perbaikan kualitas proses,” tutur staf pengajar di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon itu.
Kualitas proses dalam kultur demokratis di sekolah yaitu input yang terdiria atas karakteristik siswa, sehat jasmani rohani, mandiri, kreatif, ktiris, humanis, religius, dan berakhlak. Selain itu, adanya proses aktualisasi eksistensi diri, konseptual interaktif, konteks, pengalaman, refleksi, aksi, dan evaluasi. Perlunya interaksi guru dan siswa, tidak ada otoritas dan dikte, tetapi komunikasi yang terbuka.
Perlunya perbaikan kualitas sekolah yang mengacu pada kualitas proses dalam kultur demokratis di sekolah karena kultur demokratis menjadi kekuatan penggerak yang telah terindoktrinasikan dan tersosialisasi dalam praktik kualitas proses. Selain itu, siswa mampu mengadaptasi dan mempraktikkan elemen demokrasi, dan interaksi guru dan siswa dapat memiliki kematangan emosional secara demokratis.
“Pelaksanaan kualitas proses dalam kultur demokratis di sekolah mengacu pada kualitas proses bahwasanya siswa memiliki potensi hakiki antara lain akal, kecerdasan, insan yang aktif, kreatif, dan berpotensi. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan onforman. Sedangkan kurikulum bersifat experimental dan humanis,” papar wanita kelahiran Ambon, 23 Januari 1971 itu.
Di akhir paparan, Herly memberikan saran hasil penelitian ini bisa dipertimbangkan oleh stakeholder terkait mulai dari Kemendikbud, kepala sekolah, hingga orang tua.
Berkat bimbingan yang intens yang diberikan oleh promotor, Prof. Zamroni, Ph.D. dan Prof. Suyata, Ph.D., karya disertasi ini mampu dipertahankan di hadapan dewan penguji. Oleh ketua penguji, Prof. Dr. Zuhdan K. Prasetyo, M.Ed., wanita ini dikukuhkan sebagai doktor kependidikan dalam bidang Ilmu Pendidikan. Dr. Herly Janet Lesilolo merupakan doktor ke-284 di PPs UNY. (Rubiman)