Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (FIS UNY), menggelar seminar nasional bertemakan Kebebasan Pers terhadap Stabilitas Nasional Pasca-Reformasi di Auditorium UNY, Rabu (21/11/2012). Acara dibuka oleh Wakil Dekan I FIS UNY, Cholisin, M.Si.“Kami sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa seperti ini, terlebih tema tentang pers ini merupakan tema yang sangat bagus.” jelas Cholisin dalam sambutannya. Seminar dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, guru, dan umum.Menurut ketua panitia, Octandi, seminar tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan History Fair. “Seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan History Fair yang dari tahun ke tahun diadakan oleh HMPS. Adapun kegiatannya meliputi Lomba Artikel, Lomba Cerdas Cermat Sejarah, dan Seminar Nasional,” jelasnya saat menyampaikan sambutan.Dalam seminar nasional tersebut dihadirkan tiga pembicara yakni: Rhoma Dwi Aria Yuliantri, dosen FIS UNY sekaligus periset Seabad Pers Kebangsaan; Kuskridho Ambardi, MA, Ph.D., pakar politik nasional sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Survei Indonesia (LSI); dan Ignatius Haryanto, pakar pers nasional sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Seminar tersebut dimoderatori oleh Supardi, M.Pd., dosen Program Studi IPS FIS UNY.Ketiga pembicara menyampaikan materi tentang sejarah pers, dinamika, dan perkembangan pers dari tiap periode kepemimpinan di Indonesia, peranan wanita dalam pers Indonesia, kebebasan pers dan dampaknya, serta bagaimana pers tersebut mempengaruhi stabilitas nasional.Dalam kesempatan tersebut, Rhoma menjelaskan tentang bagaimana sejarah dan perkembangan pers mulai dari masa pergerakan. Menurutnya, banyak yang harus diteladani dari tokoh-tokoh sejarah yang menyuarakan gagasan dan berpolitik melalui tulisan, serta berkompetisi dengan tulisan, tetapi tetap berhubungan baik dalam kehidupan sosialnya.Sementara itu, Kuskridho mengatakan bahwa politik ikut mempengaruhi pers dan perkembangannya. ”Demokrasi dan kebebasan pers yang tidak dikendalikan akan mengakibatkan: pertama, media massa memaksakan idenya; kedua, media akan merongrong demokrasi dan merobohkan demokrasi itu sendiri; dan ketiga, kebebasan akan berwajah ganda,” jelasnya.Haryanto menambahkan bahwa setiap zaman memiliki corak yang berbeda-beda tentang bagaimana pers itu sendiri. “Pers menjadi corong untuk menyuarakan kebebasan. Founding father kita percaya bahwa melalui tulisan, mereka dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari pemerintah kolonial,” tuturnya. (Jumai/Eko)
↧