Setelah menyelenggarakan Konferensi Nasional Kewarganegaraan (KNKn) ke I pada tahun 2015, Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Regional DIY bersama dengan Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH) FIS UNY dan Lingkar Kajian Demokrasi dan HAM (LinKDeHAM) FIS UNY menyelenggarakan KNKn ke II (19/11). Acara KNKn II yang mengusung tema `Penguatan Kajian Atas Isu-Isu Aktual Kewarganegaraan dalam Konteks Kependidikan dan Non-Kependidikan` , diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan baik peneliti, akademisi, dosen, guru disiplin ilmu kewarganegaraan dan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.
Ada dua agenda utama yang dilaksanakan dalam KNKn ke II, yakni agenda pertama, Pleno Konferensi yang secara resmi dibuka oleh Dekan FIS UNY, Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag. di Aula Gedung Baru PPs UNY menghadirkan narasumber Ketua PSIK Indonesia dan Dir. Eks. Reform Institute Yudi Latif, Ph.D, Ketua Umum AP3KnI Prof. Dr. Udin Sarifudin Winataputra, MA, Ketua Senat FIS UNY Dr. Samsuri, M. Ag. dan Ketua Jurusan PKnH FIS UNY Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd. Agenda tersebut diikuti tak kurang dari 150 peserta.
Pada Pleno Konferensi sesi I, Yudi Latif, Ph.D menyampaikan bahwa pengembangan `kecerdasan kewargaan` berbasis Pancasila sangat penting digalakkan sebagai kunci integritas dan kemajuan bangsa. Yudi menjelaskan bahwa kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, pengembangan jatidiri juga harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama yang terkristalisasi dalam Pancasila, ungkap Yudi. Selanjutnya, Prof. Dr. Udin Sarifudin Winataputra, MA, menyampaiakan tentang isu-isu dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai ontologi kajian (kebutuhan kajian multi-inter-trans disipliner).
Pada Pleno Konferensi sesi II, Dr. Samsuri, M. Ag. mengusung tema reaktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter, khususnya karakter kenegarawanan. Upaya ini memerlukan tiga prasyarat yakni, pendidikan kewarganegaraan harus terbebas dari belenggu tafsir rejim, memulai dari lingkungan terkecil, dan keutuhan pencapaian kompetensi: pengetahuan, watak, keterampilan kewarganegaraan. Kemudian Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd. Menyoroti mengenai tantangan yang dihadapi dan harus diantisipasi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di abad ini untuk mewujudkan profesionalisme mereka.
Kemudian, agenda Panel Konferensi yang merupakan kelanjutan Pleno Konferensi dilaksanakan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial UNY. Agenda Panel Konferensi sebagai kegiatan call for papers dari makalah pilihan yang telah dinyatakan lolos dipresentasikan oleh penulis dan disatukan dalam prosiding ber-ISBN. Tak kurang dari 66 makalah yang terbagi dalam empat tema yakni politik, hukum, moral dan kependidikan yang sejalan dengan tema besar KNKn II.(Tri Admoko)
