Tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah mudah. Tahun 2015, Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN akan mulai memasuki babak baru kerjasama ekonomi kawasan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut daya saing yang tinggi, bukan saja dalam hal kemampuan dalam memproduksi barang tetapi juga penyediaan jasa. Untuk itu, sangat dibutuhkan kesiapan jangka pendek dan jangka panjang Indonesia, terutama dalam hal pembaharuan (refinement) institusi ekonomi dan juga pembaharuan mutu modal manusia (human capital), agar dapat memenangkan persaingan dengan sesama negara ASEAN. Belum lagi sebagai emerging country, Indonesia dihadapkan pada kemungkinan masuk ke dalam perangkap negara-negara berpendapatan menengah (middle income trap), tanpa kemampuan untuk dapat keluar dari perangkap tersebut menuju negara berpendapatan tinggi.
Berdasarkan latar belakang itulah Pengurus Pusat ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) mengadakan Seminar Nasional dan Sidang Pleno ke XVII di Ternate, 3–5 September 2014, dengan mengangkat tema: “Pembaharuan Institusi Ekonomi dan Mutu Modal Manusia”. Melalui kegiatan tersebut diharapkan munculnya berbagai ide-ide segar sebagai bahan rekomendasi yang dibutuhkan oleh pemimpin yang dipilih rakyat untuk periode lima tahun ke depan agar mampu menghadapi tantangan yang ada dan secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia.
Fakultas Ekonomi Negeri Yogyakarta merupakan anggota aktif ISEI tempat sebagian besar dosen FE UNY juga merupakan anggota ISEI. Sebagai bentuk partisipasi terhadap ISEI, FE UNY mengirimkan delegasi pada konggres tersebut. Bambang Suprayitno, M.Sc., dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, mengirimkan paper dengan judul “Produktifkah Human Capital Investment oleh Pemerintah Daerah? (Fakta Desentralisasi Fiskal di Indonesia)”.
Dalam paper yang ditulis bersama Tejo Nurseto dan Supriyanto tersebut, Bambang menjelaskan, “Tren pengelolaan pemerintahan saat ini banyak beralih pada pemberian wewenang ke pemerintah daerah salah satunya berupa desentralisasi fiskal. Efektivitas pengeluaran pemerintah khususnya human capital investment dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja juga tergantung dari pemilihan pemda dalam menentukan jenis pengeluaran tersebut,” jelas Bambang.
Tujuan dari penelitian yang dilakukannya ialah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran belanja pemerintah secara umum maupun secara fungsional terhadap produktivitas tenaga kerja melalui pendekatan kuantitatif dengan metode ekonometrika. Sementara hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi secara total juga tidak mempengaruhi produktifitas tenaga kerja regional. Pengeluaran pemerintah daerah provinsi dalam human capital investment tidak efektif meningkatkan produktifitas tenaga kerja meski demikian pengeluaran pemerintah dalam bidang fasilitas umum dan perumahan mempengaruhi secara positif produktifitas tenaga kerja regionalnya. (lina)